Presiden Tetap Pantau Penanganan Sinabung

KARO | SUMUT24

Baca Juga:

• Polres Asahan Laksanakan Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS
• PPK di Dinas Lingkungan Hidup Asahan Tutup Pintu Saat Hendak Dikonfirmasi Wartawan
• Pemkab Simalungun Gelar Sosialisasi Pedoman Informasi Yang Dikecualikan Bagi PPID Tahun 2024

Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) masih tetap memantau perkembangan penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Hal ini ditandai dengan kedatangan tenaga ahli Kepresidenan, BNPB dan tim kementerian PU-PERA ke Kabupaten Karo yang diterima langsung oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, di ruang rapat Bupati Karo Kabanjahe, Rabu (17/2).

Hadir dari kantor staf Presiden Yuni Rusdinar sebagai Wakil Deputi I bidang pengendalian pembangunan program prioritas, Ferdi Alfriska dan Adde Reza Arafat. Dari BNPB diwakili oleh Ir Gatot Sudjono sebagai Kabsubdit Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Drs Darwin Sitinjak, MM, sebagai Kabsubdit Estimasi Pembiayaan, Afif Alfian, SE sebagai Kasi Pemulihan Ekonomi dan Rambat Prasetya Adi sebagai Kasi Estimasi Pembiayaan Pembangunan.

Mewakili tim Rekompak Kementerian PU-PERA, Wijang Wijanarko, Teguh Muh. Abduh dan Sentot Sederajat. Turut hadir perwakilan Posko Jenggala Andi Syahrandi dan rombongan, Dandim 0205 TK Letkol Agus Sitepu, Wakapolres, para kepala SKPD di lingkungan Pemkab Karo dan kordinator posko Tongkoh.

Pada pertemuan tersebut, Sekdakab Karo dr Saberina MARS menyampaikan 3 permasalahan yang dihadapi Karo saat ini dalam penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung yaitu : pertama, masalah pengungsi yang sudah mengungsi, kedua, pengungsi yang tidak mengungsi dan yang ketiga masalah ada pengungsi yang sudah direlokasi dan belum direlokasi.

Saat ini ada 3 desa yang direlokasi ke Desa Relokasi Siosar yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Suka Meriah. Namun masih 180 KK yang sudah mendapatkan lahan pertanian melalui proses pengungsian sedangkan sisanya masih dalam proses. Sekolah darurat juga sudah dibangun di Siosar dan baru kemarin pagi (Senin, 14/2) Bupati Karo menjadi inspektur upacara di sekolah tersebut.

Saat ini sedang digodok rencana relokasi tahap kedua antara semua pihak yang terkait menyusul segera rampungnya relokasi tahap pertama. Relokasi tahap kedua ini untuk warga empat desa lain dengan jumlah 1.683 kepala keluarga. Keempat desa itu, yakni Gurukinayan, Kuta Tonggal, Berastepu, dan Gamber. Rencananya, di tahap kedua, empat desa ini akan relokasi mandiri.

Sekdakab Karo secara khusus meminta bantuan kepada BNPB agar membantu Pemkab Karo dalam mempercepat pemberian bantuan dana untuk penanganan pengungsi Sinabung mengingat dana bantuan dari pusat terkendala akibat proses pertanggungjawaban dana bantuan 2013-2015 belum mendapat persetujuan dari BNPB.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan sesuai dengan permintaan pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Utara agar Kabupaten Karo menampung dan menaikkan anggaran untuk penanganan Sinabung, saat ini Pemerintah Kabupaten Karo sudah menaikkan anggaran bencana.

Namun saat ini masih ada juga kendala yang dihadapi yaitu mengenai kartu sakti seperti kartu Indonesia pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, dan Kartu Indonesia Sehat belum seluruhnya dapat diberikan kepada para pengungsi padahal mereka ini merupakan prioritas utama. Semua ini sudah disampaikan ke Kementerian Sosial dan hingga saat ini masih dalam proses, untuk itu diminta agar staf kepresidenan dapat memfasilitasi hal tersebut.

Terkait relokasi tahap kedua, ini masih disosialisasikan dan dirembukkan dengan masyarakat desa. Saat ini tinggal masyarakat dari desa Gamber lagi yang belum disosialisasikan mengingat warga desanya masih banyak yang terpencar, sehingga perlu dikumpulkan terlebih dahulu sebelum disosialisasikan.

Terkait menggenai laporan penggunaan anggaran dana siap pakai dari BNPB, hal ini sudah disampaikan oleh BPBD Kabupaten Karo ke BNPB namun masih belum mendapat tanggapan apakah pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan standar yang diminta oleh BNPB. Masalah laporan pertanggungjawaban yang terkendala ini mengakibatkan dana siap pakai untuk tahap selanjutnya belum bisa dicairkan dari BNPB.

“Saya minta agar masalah ini dapat dibantu solusinya dan dana bantuan dari BNPB dapat dipercepat” ujar Terkelin.

Mengenai masalah penduduk yang masih curi-curi masuk ke zona merah, hal ini terjadi karena lahan pertanian mereka masih ada di desa. Seperti ketika Dandim dan Bupati Karo melakukan sidak ke desa Pintu Besi beberapa waktu yang lalu, masih banyak warga yang kembali ke desanya karena para pengungsi perlu biaya untuk hidup dan kuliah anak-anaknya. Para warga tersebut kemudian diarahkan untuk meninggalkan desanya karena dapat membahayakan nyawa mereka sendiri.

Menanggapi hal tersebut, tenaga ahli staf kepresidenan Yuni Rusdinar menyampaikan penanganan Sinabung memang berbeda dengan penanganan Merapi atau daerah lainnya. Sinabung sudah memakan waktu yang sangat lama dan pusat memahami kesulitan yang dialami oleh Pemkab Karo. Untuk itu pusat dan daerah harus lebih antisipatif untuk masalah-masalah yang ada.

“Saat ini kita harus fokus pada masalah pengungsi dan kedatangan tim kali ini atas perintah presiden untuk mendengar secara langsung masalah yang saat ini sedang dihadapi untuk mengetahui apa solusi yang harus dihadapi. Pusat hadir untuk memastikan dukungan pusat terhadap daerah. Untuk itu mari dibuat rencana yang terbaik untuk daerah,”pintanya. (tepu)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Asahan Laksanakan Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan TPS

PPK di Dinas Lingkungan Hidup Asahan Tutup Pintu Saat Hendak Dikonfirmasi Wartawan

Pemkab Simalungun Gelar Sosialisasi Pedoman Informasi Yang Dikecualikan Bagi PPID Tahun 2024

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Kejari Belawan, Tegakkan Hukum Illegal Tapping

Kabid Penmad Kanwil Sumatera Utara Pimpin Upacara Hari Guru Nasional 2024

Wakil Bupati Asahan Ikuti Penanaman Perdana Program PSR