Membangkitkan Batang Terendam Ekonomi Kerakyatan

Baca Juga:

• Pertumbuhan Ekonomi Sumut 5,20 Tertinggi di Sumatera dan Lebih Tinggi dari Nasional
• Festival UMKM PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dorong Pertumbuhan Ekonomi
• Kunjungi Seluruh Stan asal Sumut di Inacraft 2024, Pj Gubernur Hassanudin Beri Motivasi para Pengrajin

Oleh : H Syahrir Nasution SE MM

Kebijakan Politik Ekonomi Prabowo Subianto harus melaksanakan kebijakan Ekonomi Kerakyatan sesuai dengan amanat Konstitusi, Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan seadi - adilnya.

Hal ini tergambar dari Kabinet Menteri Menterinya apakah masih bersinggungan dengan loyalis Rezim sebelumnya (Rezim Jokowi) atau dengan didominasi oleh Kabinet Pendekar Rakyat?. Bukti konkrit itu akan terlihat nanti setelah tanggal, 20 Oktober 2024, bahkan konsisten tidaknya ia akan janjinya terhadap Kesejahteraan Rakyat?. Jika Kabinet nanti identik dengan mengarah kepada kebijakan Ekonomi Jokowi, yang terbukti telah menguntungkan oligharkhie dan merugikan rakyat dan pemerintah. maka Prabowo tidak saja " mengingkari " janji sendiri tapi juga " mengingkari dan kualat kepada orangtuanya, karena Bapaknya sendiri yang juga sebagai dikenal sebagai Bengawan Ekonomi yang komit. pada Ekonomi Rakyat / Ekonomi Kerakyatan dengan pendekatan Sosialisme nya Bung Syahrir (Ekonomi Kerakyatan Religius ) dalam Sejarah Pergerakan Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Pancasila , Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sebagai ilustrasi kembali, Pembangunan Infrastruktur yang massif sejak Jokowi terpilih nya menjadi Presiden RI pada tahun 2014 , terbukti tidak sebanding dengan Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth ) dalam Negeri. Janjinya yang Bombastis pada sektor Ekonomi pada awal priode kepemimpinannya Jokowi belum menunjukkan hasil yang memadai .

Pada kisaran 5,02% Pertumbuhan Ekonomi masih dibawah era SBY yang mencapai 5,78% pada tahun : 2013. Meskipun , pada tahun 2017 terjadi kenaikan 5,07% dari 5,02% pada tahun 2015. Kemudian meningkat lagi menjadi : 5,15% pada tahun 2018 , pada triwulan pertama tahun 2024 ekonomi kembali " Turun " alias Nyungsep menjadi 5,11%. Data resmi BPS menunjukkan bahwa, Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) di era Jokowi " Stagnas" , bahkan mundur jika dibandingkan di era SBY.

Jauh sebelum Pandemi Covid -19 melanda Indonesia dan Dunia.Oleh karena itu, alasan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang " Nyungsep" itu disebabkan oleh Pandemi Covid -19 tidak sesuai dengan fakta dan Data yang sebenarnya. Sebelum Pandemi Covid - 19 masuk tahun : 2020 - 2021 ke Indonesia Ekonomi tertinggi tumbuh kisaran : 5,15% dan setelah Pandemi turun ke kisaran : 5,11% .

Pembangunan Infrastruktur dengan utang luar negeri, atau dengan dibiayai oleh utang luar negeri yang besar, ternyata tidak membawa dampak positip yang Signifikan bagi rakyat. Proyek Proyek besar seperti jalan Tol, Pelabuhan, Bandara,, lebih banyak menguntungkan para Investor Asing dan Korporasi Besar daripada masyarakat umum. Sementara beban utang terus berlanjut dan meningkat , yang pada gilirannya menambah tekanan pada anggaran Negara dan membatasi ruang Fiskal untuk program program kesejahteraan sosial.

Kemiskinan kian meningkat , dan angka PENGANGGURAN MENINGKAT TAJAM. Data menunjukkan bahwa, jumlah penduduk MISKIN di Indonesia pada tahun 2023 mencapai : 9,71% naik dari : 9,41% pada tahun : 2019. Selain itu tingkat PENGANGGURAN (Un Employment) terbuka naik dari : 5,01% pada tahun 2019 menjadi : 5,86% pada tahun 2023.

Faktor faktor ini menghambat kemajuan Ekonomi dan menunjukkan bahwa Pembangunan Infrastruktur yang " di gadang gadang " sebagai solusi tidak berhasil meningkat kan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Ekonomi AUTO PILOT di angka 5% ini menunjukkan bahwa , tanpa kebijakan Ekonomi dari Presiden sekalipun , Ekonomi Indonesia bisa mencapai 5%. Artinya dengan demikian EKONOMI NASIONAL dibawah Kepemimpinan Jokowi tidak berdampak besar bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Serta jauh dari janji janji yang pernah diungkapkannya sendiri. Dalam beberapa Forum Terbuka, Prabowo berpidato akan Konsisten berpihak pada Ekonomi Rakyat dan akan menolak praktek Ekonomi Neo Liberalisme Kapitalis yang jauh sekali dengan Konsep Ekonomi Kerakyatan, sebagaimana telah dituangkan dalam Konstitusi UUD 1945.

Indonesia harus bisa mengadopsi Mazhab Ekonomi Negara Kesejateraan ( Welfare State), sesuai dengan pasal : 33 dan 34 UUD 1945 . Kesejahteraan Rakyat harus menjadi Tujuan Utama , selaras dengan pemikiran dua BENGAWAN EKONOMI ayahanda Prabowo Subianto Prof Dr Sumitro Djoyohadikusumo dan Prof Emeritus Sarbini Sumawinata (kedua nya sebagai Ekonom nya Bung Syahrir).

Hal ini harus menjadi TEKAD PEMERINTAHAN PRABOWO, untuk menegakkan Negara Kesejahteraan itu (Welfare State) .

Disamping juga Pemerintahan Prabowo wajib Menegakkan Penegakkan Hukum (Law Enforcement) untuk mejamin adanya stabilitas Ekonomi, Sosial dan EPOLEKSOSBUD. Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Negara dan bangsa ini kedepan , Prabowo Subianto mengambil Kebijakan Ekonomi Kerakyatan yang konsen pada peningkatan kesejahteraan Rakyat seperti yang sudah DIGARISKAN Para Tokoh FOUNDING FATHERS KITA terdahulu : SUHATSYAH (Sukarno , Hatta dan Stahrir) serta HOS COKROAMINOTO dan para Tokoh lainnya padaawal NKRI.

Justeru itu, Kembali ke pangkal jalan sebenarnya untuk MEMBANGKITKAN BATANG TERENDAM tersebut terhadap Ekonomi Kerakyatan itu. Harapan besar anak bangsa ini terhadap Kapal Besar Indonesia harus dinakhodai dengan : semboyan MERDEKA DAN BERDULAT secara Ekonomi & Politik , dan bukan sebalik nya Merdeka tapi tak berdaulat.

* By H. Syahrir Nasution, SE. MM. - Managing Director PECI - Indonesia ( Political & Economic Consulting Institute - Indonesia).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pertumbuhan Ekonomi Sumut 5,20 Tertinggi di Sumatera dan Lebih Tinggi dari Nasional

Festival UMKM PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Kunjungi Seluruh Stan asal Sumut di Inacraft 2024, Pj Gubernur Hassanudin Beri Motivasi para Pengrajin

Gubernur BI Perry Warjiyo: Indonesia Salah Negara Kinerja Ekonomi Terbaik di Dunia

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Tetap Terjaga hingga Akhir 2023

Erizal, SE Canangkan Peningkatan Ekonomi Dan kreatifitas Pendidikan Bagi Masyarakat Pra Sejahtera