Shohibul Anshor Siregar : Politik Uang Sebagai Bentuk Kekerasan Struktural dan Kekerasan Kultural

Medan i Sumut24.co

Baca Juga:

• Bobby Nasution : Pengelolaan Keuangan Daerah Semakin Efisien dan Efektif
• Mengelola Keuangan saat Usia 40-an: Tips Financial Checklist dari Sequis
• Sumut Institute: Apresiasi positif, Atas usulan 3 calon Gubsu dari DPD PDI-P Perjuangan Sumut

Selama ini perbincangan tentang politik uang lebih fokus pada sisi kecil dari permasalahan di bagian hilir yang sama sekali tak menjelaskan akar permasalahan.



Paling-paling perbincangan hanya akan menyerempet soal pidana dan regulasi terkait yang jika pun didirikan lembaga superbodi untuk pemberantasannya seperti KPK, dipastikan tak akan pernah menuntun ke arah jalan keluar, makanya Politik Uang adalah Sebagai Bentuk Kekerasan Struktural dan Kekerasan Kultural, tegas Pemerhati Sosial Politik Sumatera Utara Shohibul Anshor Siregar kepada Wartawan, Kamis (11/4).







Menurut Dosen Fisipol UMSU itu, Lebih jauh ritme protes dan gerakan perlawanan pun kerap justru dikendalikan oleh para pihak terbatas pada elit suatu bangsa yang bertikai soal pergiliran di antara sesama mereka.



Kekerasan struktural bukan kejahatan biasa. Berbeda dengan ketika seseorang mencuri sandal jepit, tak diperlukan prosedur yang rumit untuk mengkonstruksi aspek hukumnya, pasal pidana dan vonis pengadilan untuknya.



Kekerasan struktural seakan mengendap seolah berada di bawah permukaaan, amat tak mudah dilihat, dan pelakunya selalu pemangku jabatan dan pemegang posisi struktural yang bertanggung jawab atas permasalahan besar seperti kemiskinan massal, ketidakadilan dan semacamnya.



Karena itu diskusi kritis untuk membongkarnya selalu potensil beroleh jeratan pidana dan umumnya media pun tunduk pada kekuasaan politik rezim.



Ditambahkan Direktur Nbasis itu, Di sebuah tempat dengan potensi alam luar biasa, apakah itu emas, minyak, panas bumi dan lain-lain, seyogyanya akan menjadi faktor pendongkrak kesejahteraan ketika dieksploitasi. Namun korporasi kerap hanya dengan kertas izin selembar dari pemegang otoritas politik dapat melakukan apa saja secara aman meski korban manusia pewaris lahan yang mengandung kekayaan sumberdaya alam itu menjadi taruhannya. Proses ini kerap harus mendayagunakan semua alat kekuasaan negara. Paradoks ini melukiskan betapa kejahatan atruktural begitu dahsyat meneror nasib bangsa di sebuah negara.



Karena itulah kejahatan struktural tak mudah untuk dibawa ke peradilan manapun kecuali peradilan sosial melalui gerakan sosial yang menjungkirbalikkan keadaan.



Kejahatan struktural berperan penting dalam mekanisme supply modal transaksi politik uang untuk mempertahankan kemapanan elit.



Di pihak lain kejahatan kultural dapat menjadi sarana pelanggengan segala bentuk penyimpangan sosial, politik dan budaya yang bertanggung jawab atas kondisi sosial yang buruk.



Kondisi kekerasan kultural, di sisi lain, mewajarkan semua praktik buruk seperti pemilu transaksional yang amat menguntungkan oligarki politik, oligarki ekonomi dan oligarki budaya.



Kombinasi kejahatan struktural dan kejahatan kultural memastikan perubahan sosial tak mungkin terjadi kecuali muncul gerakan seperti yang dihadapi oleh Marcos di Filipina dan gerakan yang relatif sama di negara lain.



Bisakah perubahan semisal reformasi tanpa korban manusia? Tentu saja bisa, tergantung pada kondisi struktural tertentu dan kepemimpinan gerakan yang terpercaya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bobby Nasution : Pengelolaan Keuangan Daerah Semakin Efisien dan Efektif

Mengelola Keuangan saat Usia 40-an: Tips Financial Checklist dari Sequis

Sumut Institute: Apresiasi positif, Atas usulan 3 calon Gubsu dari DPD PDI-P Perjuangan Sumut

Bobby Diusung Partai Golkar Dalam Pilgubsu 2024, Shohibul : Faktor Kedahsyatan Dinasti Politik

Nyamannya Ruang Publik Pelayanan Lalu Lintas Polda Sumut

Dialog Interaktif,Tawuran dan Genk Motor Tidak Akan Diberi Toleransi