Bank Indonesia Bersama BMPD Gelar Talkshow Perlindungan Konsumen Dari Kejahatan Digital

Baca Juga:

• Sat Reskrim Polres Sergai gelar Rekonstruksi Penembakan Terhadap Siswa SMP
• DKHP OJK Yuliana: Selesaikan 131 Kasus di Sektor Jasa Keuangan
• Tiga Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Resmi Memenuhi Syarat dari KPU

Medan I Sumut24. co
Perkembangan transaksi keuangan digital di Indonesia terus terakselerasi merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor keuangan dan sistem pembayaran. Pesatnya perkembangan tersebut seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam penggunakan instrumen dan kanal pembayaran digital.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara, IGP Wira Kusuma pada acara BMPD Talks yang mengusung tema "Talkshow Pelindungan Konsumen dan Diseminasi Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID)", di di Menara Mandiri Regional Medan, Jl. Pulau Pinang Medan, Selasa (1/10/2024).

"Bank Indonesia mencatat kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital Nasional pada Agustus 2024 tetap kuat. Hal ini antara lain tercermin dari transaksi digital banking yang tumbuh sebesar 31.11% (yoy) dengan volume sebanyak 1,87 miliar transaksi. Sementara penggunaan transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 21.53% (yoy) atau mencapai 1.25 miliar transaksi, serta transaksi QRIS tumbuh 214.93% (yoy) dengan jumlah pengguna mencapai 52.55 juta dan jumlah merchant mencapai 33.7 juta," ungkap IGP Wira Kusuma.

Sejalan dengan kondisi Nasional, lanjut Wira, volume transaksi non tunai di Sumatera Utara pada Agustus 2024 juga tercatat tumbuh positif dengan pertumbuhan transaksi Uang Elektronik mencapai 21,77% (yoy) atau 16.65 juta transaksi.

Sementara itu penggunaan QRIS tumbuh kuat mencapai 2,58 juta pengguna di Sumatera Utara. Sementara dari sisi merchant di Sumatera Utara telah terdapat 1.30 juta merchant, yang didominasi oleh merchant usaha mikro (58,47%). Adapun dari sisi user, hingga Agustus 2024 telah terdapat 2,49 juta pengguna QRIS atau tumbuh 42,24% (yoy).

Di tengah Perkembangan keuangan digital yang berkembang dengan pesat tersebut, tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan, khususnya dalam hal infrastruktur dan literasi masyarakat yang masih belum merata.

"Berdasarkan indeks literasi digital yang dipublikasikan oleh Kominfo, pada tahun 2022 tercatat tingkat literasi digital secara nasional adalah sebesar 3.54 dari skala 5. Sejalan dengan hal tersebut, hasil survey OJK tahun 2022 masih menunjukkan gap sebesar 35% antara tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wira menyebutkan, Bank Indonesia juga telah melakukan survey keberdayaan konsumen terhadap produk dan jasa sistem pembayaran berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (AMPK) dan Uang Elektronik. Hasil survei tersebut menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen telah berada pada level kritis sebesar 63.76.

"Pada level kritis, masyarakat sudah berani bercerita mengenai kekecewaan maupun kepuasan terhadap penggunaan non tunai. Meskipun demikian, hasil menunjukkan bahwa masyarakat belum berada pada tahap konsumen yang berdaya," sebut Wira.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi celah potensi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan digital mengambil keuntungan dari konsumen. Selain berbagai modus kejahatan pada transaksi digital, aktivitas ilegal lainnya juga mulai berkembang di era digitalisasi saat ini, baik pinjaman/fintech ilegal, investasi ilegal, hingga penjudian daring (judi online).

Mengacu pada data PPATK, perkembangan judi online pada tahun 2023 meningkat hingga 168 juta transaksi dengan akumulasi perputaran dana terkait judi online mencapai Rp 327 triliun. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 3.3 juta orang bermain judi online. Hasil survei yang dipublikasikan oleh Populix, "Understanding the Impact of Online Gambling Ads Exposure" terdapat 82% responden pengguna internat Indonesia yang terpapar iklan judi online selama enam bulan terakhir.

Guna memitigasi berbagai risiko cyber dan aktivitas ilegal di era digital tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara berkolaborasi dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sumatera Utara serta OJK, LPS, Kominfo, Kepolisian, dan berbagai K/L terkait menyelenggarakan BMPD Talks yang mengusung tema "Talkshow Pelindungan Konsumen dan Diseminasi Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID)".

Pada kesempatan tersebut juga turut mengundang para nasabah perbankan, media, mahasiswa, perwakilan komunitas wanita, pegawai pensiunan, serta pelaku usaha KUPVA BB dan PJP LR di Sumatera Utara.

BMPD Talks tersebut menghadirkan narasumber Manager Departemen Surveilans Pelindungan Konsumen BI, Henry Setyo Ari Bowo dan Asisten Manajer Departemen Surveilans Pelindungan Konsumen BI, Raihan Jolanda Putra, Direktorat Pengendalian Aptika Kominfo RI, Wilys Wahyu Meilan Kholis, Deputi Direktur Pengawasan PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Sumatera Utara, Yovvi Sukandar, dan Plt Kanit Unit 3 Subdit II Fismondev Ditreskrimsus Polda Sumut, Iptu Indra Tamba.

"Melalui kegiatan talkshow tersebut diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat dalam bertransaksi non tunai sejalan dengan upaya memitigasi potensi risiko cyber di era digital," harap Wira. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sat Reskrim Polres Sergai gelar Rekonstruksi Penembakan Terhadap Siswa SMP

DKHP OJK Yuliana: Selesaikan 131 Kasus di Sektor Jasa Keuangan

Tiga Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Resmi Memenuhi Syarat dari KPU

OJK Cabut Izin PT Indosterling Aset Manajemen

Akibat Sesar Aktif Sumatera, Relokasi Jalan Batu Jomba Tapsel Butuh Rp2,7 Triliun

Satres Narkoba Polres Asahan Gelar Penangkapan 130 Ganja Dan 1 KG Sabu Sabu