Tak Diberi Izin Besuk Keluarga dan Advokat Hingga 10 Hari, Pengacara MKS Minta Jaksa Agung Copot Kajari Sidimpuan

Baca Juga:

• Aksi Jilid 2! Plt Bupati Tapsel Kembali Tak Hadir di Depan Massa, Masyarakat "Desak Mendagri" Untuk Copot Rasyid Dongoran
• Pj. Gubsu Diduga Tidak Netral , Copot Agus Fatoni
• Bekas Tukang Kelapa, Dirut PUD Pasar Medan Suwarno Dicopot Bobby Nasution

Padangsidimpuan.-Kuasa hukum MKS, Marwan Rangkuti dari Kantor Hukum Marwan Rangkuti & Rekan meminta Jaksa Agung ST. Burhanuddin untuk mengevaluasi jabatan Kajari Padangsidimpuan Lambok MJ Sidabutar yang dinilianya diduga kuat telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Kajari Padangsidimpuan dalam perkara dugaan Tipikor Pemotongan Dana ADD 2023 yang dikelola Dinas PMD Kota Padangsidimpuan, dimana menurut pengacara itu, setelah oknum Kajari tersebut perintahkan anggotanya menangkap dan menahan MKS di ruangan Sekda Kota atau didalam perkantoran Walikota Padangsidimpuan tanggal 03 Juli 2024 anak istri maupun keluarga MKS tidak dizinkan oknum Kajari untuk dijenguk di Lapas Salambue Padangsidimpuan, bahkan ironisnya bukan hanya keluarga MKS yang tidak diizinkan untuk bertemu langsung dengannya termasuk juga Tim Kuasa Hukum MKS "MKS sudah hampir 10 hari tidak diizinkan Kajari untuk dijenguk keluarganya ditahanan sehingga saat ini istri dan anak-anaknya yang masih kecil sangat rindu jumpa dengan ayahnya, dan karena sudah lebih seminggu tidak jumpa ayah dan suaminya, istri dan anak-anaknya hampir tiap malam sering menangis karena bermimpi ingin bertenu ayahnya namun tidak dapat surat izin dari Kajari Sidimpuan meski istri dan keluarganya telah hampir 3 kali buat permohonan izin jenguk ke Kajari namun menurut salah seorang stafnya Kejari Padangsidimpuan bernama Manatap Sinaga mereka tidak berani mengeluarkan surat izin jenguk untuk Tersangka MKS karena belum disetujui Kajari Lambok MJ Sidabutar", ungkap Marwan saat didampingi istri dan keluarga MKS di kantor hukum Marwan Rangkuti & Rekan Padangsidimpuan. Sekaitan hal itu, Marwan yang alumnus FH UISU Medan juga menambahkan bahwa dirinya bersama tim kuasa hukum MKS juga tidak diberikan izin untuk menjenguk kliennya MKS sejak tanggal 03 Juli 2024 hingga sekarang bahkan selain melarang MKS dijenguk oleh kuasa hukum, oknum Kajari tersebut juga tidak memberikan salinan BAP Tersangka meskipun telah dimohonkan tim hukum MKS secara tertulis melalui stafnya Sartono Siregar, dan menurut Sartono Siregar dirinya dan tim penyidik Jaksa lainnya takut memberikan izin jika tidak ada persetujuan Kajari Padangsidimpuan sesuai arahan Lambok MJ Sidabutar kepada mereka. "Tindakan oknum Kajari tersebut jelas sewenang-wenang dan melanggar hukum dann juga HAM, sebab Tersangka berdasarkan aturan hukum mempunyai hak untuk dijenguk ataupun ditemui langsung baik oleh keluarga maupun pengacaranya, ini ditegaskan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP dan pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikategorikan melanggar HAM serta UU Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4), dimana seorang Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukumdengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya, sehingga Jaksa Agung sepatutnya mencopot Lambok MJ Sidabutar sebagai Kajari Padangsidimpuan karena kami nilai ianya tidak layak dan patut bahkan dapat mencoreng institusi Kejaksaan yang sudah dibangun oleh Jaksa Agung agar lebih dipercaya dan dicintai rakyat.DIDUGA PUNYA KEPENTINGAN PRIBADISaat ditanyakan penyebab oknum Kajari Padangsidimpuan melakukan itu, Marwan menjelaskan diduga oknum Kajari Padangsidimpuan tersebut mempunya motive kepentingan tertentu dan penilaian itu menurutnya terlihat sejak istri dan keluarga MKS menolak tawaran Kajari Padangsidimpuan menghunjuk pengacara darinya untuk MKS, dimana istri dan keluarga MKS maupun MKS menolak pengacara yang ditunjuk Kajari itu dengan alasan sudah memilih sendiri pengacaranya dari Kantor Hukum Marwan Rangkuti & Rekan dan saat itu juga MKS dan keluarga membuat surat penolakan pengacara yang ditunjuk Kejaksaan. "Sejak klien kami dan keluarganya menolak pengacara yang ditunjuk Kajari Sidimpuan sikap dan tindakan oknum Kajari tersebut terhadap klien kami berbeda jauh dengan Tersangka lain AN padahal perkara sama, dimana keluarga AN tidak sulit dapatkan izin bertemu dan menjenguk AN di tahanan, dan apakah kemudahan yang didapat AN karena AN mengikuti keinginan oknum Kajari untuk menggunakan pengacara yang ditunjuknya? Dan jika benar, jelas tindakan oknum Kajari tersebut tidak dapat dibenarkan hukum dan arogan serta diskrimiantif. Selain itu kami menduga atas adanya tindakan oknum Kajari tersebut, proses penyidikan perkara dugaan tipikor yang dituduhkan kepada klien kami diduga sarat adanya rekayasa hukum dan kepentingan pribadi oknum Kajari. Dan untuk itu biarlah kami serahkan kepada masyarakt yang menilainya.' Ujar Marwan. "Jika proses penyidikan perkara MKS proseudral dan porofesional hingga bukti yang ada cukup menuurt hukum, lantas mengapa oknum Kajari tersebut AN seperti kebakaan jenggot saat permintaan pengacara yang dihunjuknya ditolak MKS dan keluarga, ada apa dengan anda pak Kajari?" Tanya Marwan menutup wawancaranya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Aksi Jilid 2! Plt Bupati Tapsel Kembali Tak Hadir di Depan Massa, Masyarakat "Desak Mendagri" Untuk Copot Rasyid Dongoran

Pj. Gubsu Diduga Tidak Netral , Copot Agus Fatoni

Bekas Tukang Kelapa, Dirut PUD Pasar Medan Suwarno Dicopot Bobby Nasution

PMRI Demo Kantor Bupati, Minta Kadis dan Kabid PMD Dicopot

Ditetapkan Tersangka dan DPO, Mantan Kadis PMD Kota Padangsidimpuan Praperadilkan Kajari Sidimpuan

Ribuan Massa Geruduk Kantor Gubsu, Terlibat Cawe-Cawe Minta Mendagri Pecat Agus Fatoni Dari Pj Gubsu