Dinas LHK Sumut Akui PT Algerindo Menyalahi RTRW, JAGA MARWAH : KPK Kawal Isu Gratifikasi Perda

Baca Juga:

• Wali Kota P Siantar menyaksikan secara daring Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event
• Diduga Hutan Lindung Dijadikan Peternakan &Pemakaman, PT Alegrindo Nusantara di Simalungun Dilapor Ke KPK
• Sempat di Gerebek Dalam Rangka KRYD, Management Dragon KTV Diduga Langgar Izin Oprasional dan Bebas Konsumsi Narkoba

Medan I Sumut24.co

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menilai keberadaan lahan peternakan babi PT Allegrindo Nusantara di Desa Urung Pane, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun menyalahi rencana tata ruang wilayah Pemkab Simalungun.

"Nampaknya memang tidak sesuai dengan pola ruang pada RTR (Rencana Tata Ruang) kabupatennya," kata Kabid Pengendalian Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Asep, di Medan, Kamis (27/06/2024).

Asep mengaku beberapa minggu lalu pihaknya ada diundang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) (peternakan babi) PT Allegrindo Nusantara.

"Nampaknya memang tidak sesuai pola Tata ruang," katanya.

Sebagaimana diketahui, izin HGU peternakan babi PT Allegrindo Nusantara sudah habis masa berlakunya. Melalui kuasa hukumnya, perusahaan itu melayangkan surat permohonan terkait pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) nomor 80/Simalungun tanggal 25 September 1995 atas nama PT Allegrindo Nusantara.

Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Simalungun dan Pj Gubernur Sumut berisikan permohonan koreksi atas revisi Perda No 10 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Simalungun tahun 2011-2031.

Berdasarkan peta lampiran Perda Nomor 10 tahun 2012 itu ditetapkan bahwa kawasan peternakan babi PT Allegrindo Nusantara berada di kawasan permukiman bukan peternakan.

Sementara itu Ketua Umum Jaringan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH) Edison Tamba meminta Pemkab Simalungun, Pemprov Sumut dan khususnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup segera menutup peternakan babi PT Allegrindo Nusantara.

Selain peternakan babi itu menyalahi tata ruang wilayah Pemkab Simalungun, keberadaannya juga berdekatan dengan Danau Toba yang saat ini menjadi kawasan wisata prioritas Pemprov Sumut.

"Jadi kita minta pihak berwenang diminta menutupnya," kata pria yang akrab disapa Edoy ini.

Edoy yang merupakan aktivis lingkungan dan pegiat anti korupsi ini juga mengkhawatirkan limbah yang dihasilkan ternak babi yang kabarnya terbesar kedua di Asia itu mencemari lingkungan khususnya air Danau Toba.

"Limbah peternakan babi tentu saja menjadi pemicu pencemaran lingkungan, khususnya air Danau Toba," kata Edoy yang berencana akan melakukan aksi di Jakarta soal peternakan babi tersebut.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota P Siantar menyaksikan secara daring Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event

Diduga Hutan Lindung Dijadikan Peternakan &Pemakaman, PT Alegrindo Nusantara di Simalungun Dilapor Ke KPK

Sempat di Gerebek Dalam Rangka KRYD, Management Dragon KTV Diduga Langgar Izin Oprasional dan Bebas Konsumsi Narkoba

Pj Gubernur Sumut Luncurkan Bus Perizinan Berusaha,Perizinan Berusaha Semakin Mudah dan PAD Meningkat

Tanpa Izin Disdik DS, Kepsek SMPN 3 Galang Boyong Siswa Perpisahan ke Parapat

Sudah Ditegur karena tidak ada ijin Cafe & Bar di Siantar Square Membandel