Sumatera Utara 2025-2029

Oleh : Syahrir Nasution & Abyadi Siregar

Baca Juga:

• Gawat! Istri Calon Bupati Tapanuli Selatan, Ny. Rosalina Pasaribu Di Teror 10 Orang OTK, Supir Diancam Ditembak
• Sumatera Utara Torehkan Sejarah Baru PON dan Prestasi Olahraga Nasional
• Kunker Ketua Bawaslu Sumut: Supervisi Panwaslu Kecamatan Tapanuli Selatan dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2024

Artikel ini didasarkan pada beberapa evaluasi data global, nasional dan lokal. Pertama, situasi dan kondisi global saat ini dalam pergelutannya menghadapi berbagai masalah kompleks seperti perubahan Iklim (IPCC, 2021); ketidak berdayaan dalam penyelesaian krisis ketimpangan ekonomi (Milanovic, 2016); sikap mendua atas krisis penipisan Sumber Daya (Rockström et al., 2009) dan berbagai potensi ancaman lainnya.
Kedua, situasi dan kondisi nasional sebagai negara berkembang yang sedang diterpa oleh beberapa permasalahan serius. Di antaranya ialah kemiskinan dan ketimpangan struktural (BPS, 2023). Belum optimalnya akses pendidikan dan layanan kesehatan (Bank Dunia, 2021).

Kelangkaan infrastruktur, kesulitan penggalian dan pengembangan potensi sumber-sumber pembiayaan infrastruktur di luar utang luar negeri serta tidak memadainya strategi dan kebijakan untuk mengatasi dampak lingkungan, termasuk yang diakibatkan pembangunan Infrastruktur (Asian Development Bank, 2022). Degradasi kehidupan demokrasi dan belum optimalnya penghargaan terhadap HAM. Gambaran permasalahan aktual itu ternyata belum terjawab secara konsepsional oleh RPJPN 2025-2045 yang berobsesi Indonesia Emas 2045.

Ketiga, RPJMD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019-2023 dan beberapa dokumen penting lainnya termasuk Perda Provinsi Sumut Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2019-2023; Laporan Evaluasi RPJMD Sumut 2019-2023; dan RPJPD Provinsi Sumut Tahun 2005-2025.

Bertolak dari tiga basis data itu, dengan amat hati-hati dan dengan mengapresiasi pentingnya memberi aksentuasi atas faktor keluasan wilayah dan variasi dan kompleksitas permasalahan daerah otonomi yang berjumlah besar (33 Kabupaten dan Kota di Sumut), nilai keadilan sosial dan implementasinya, artikel ini berusaha merumuskan usul prioritas program pemerintahan provinsi Sumut 2025-2029.
Permasalahan Aktual
Provinsi Sumut, sebagai salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia, dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks yang potensil memperlambat derap kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Selama periode pemerintahan Eramas (2019-2023), kinerja pemerintahan telah menunjukkan hasil yang memadai meski ternyata hal itu belum cukup.
Ketika visi Sumut Bermartabat dijalankan langsung berhadapan dengan kompleksitas permasalahan yang sangat berat, di antaranya kewajiban membayar utang pemerintahan periode sebelumnya dengan jumlah yang besar yang mengakibatkan alokasi belanja sangat terganggu. Tak ada pengecualian untuk Sumut saat diterpa bencana non alam COVID-19 yang merontokkan sendi-sendi kekuatan juang masyarakat dan pemerintah dan Keputusan melakukan refocusing anggaran yang menjadi pilihan rekomendatif badan-badan dunia.

Di antara permasalahan paling menonjol ialah ketimpangan ekonomi yang ditandai angka kemiskinan, kesenjangan kaya-miskin, serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Dengan memeriksa agregat data PDRB berbagai daerah (Pantai Barat dan Timur), setiap analis pasti menyadari adanya ketimpangan yang menyejarah, mungkin sejak masa kolonial.
Pelayanan publik belum optimal. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga belum optimal di beberapa daerah. Akibatnya terasa pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat.

Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, masih tetap menjadi penghambat konektivitas dan mobilitas orang serta barang dan jasa yang menghambat dinamika sosial serta investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sama dengan permasalahan Indonesia, degradasi lingkungan akibat kesalahan tindakan pragmatisme berakibat deforestasi parah, pencemaran lingkungan, dan kerusakan ekosistem. Ini menjadi ancaman akumulatif bagi kelestarian alam dan kegamangan menghadapi perubahan iklim, alokasi energi untuk menghadapi bencana, dan penurunan kualitas hidup masyarakat.
Ironisnya pelaku eksploitasi tak berdisiplin itu kebanyakan adalah modal yang bergerak dari sentral kekuasaan, namun yang menerima akibatnya masyarakat daerah. Padahal hasil eksploitasi sumberdaya alam tidak dibagi secara adil. Regulasi bersifat kolonialistik.
Tentang ketidakadilan sosial mengemuka ketika pelanggaran hak asasi manusia di beberapa daerah masih terjadi terutama ketika rakyat berhadapan dengan korporasi.

Analisis SWOT
Dengan besaran permasalahan itu, Sumut masih memiliki kekuatan yang mesti diidentifikasi cermat. Di antaranya ialah, pertama, luas wilayah dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sumut memiliki wilayah yang luas dengan potensi sumber daya alam melimpah (minyak dan gas, batubara, hutan, dan perikanan).
Keanekaragaman budaya adalah kekayaan berharga yang selalu terandalkan menjadi modal sosial pembangunan. Posisi strategis dalam perdagangan internasional adalah kebruntungan alamiah lainnya, karena dengan terletak di jalur perdagangan internasional yang strategis. Banyak hal yang menjadi peluang meningkatkan ekonomi daerah.
Sumut memiliki sumber daya manusia yang cukup, meskipun masih perlu peningkatan unsur-unsur penguat Human Development Index (HDI), tingkat literasi dan hal strategis lainnya.

Dengan tanpa mengabaikan berbagai fakta kelemahan (weaknesses) seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, kelemahan tertentu dalam hal tata kelola pemerintahan, Sumut tetap memiliki peluang (opportunities) besar menatap 2025-2029.
Pertumbuhan ekonomi global dapat memberikan peluang, begitu juga pengembangan pariwisata yang selain superdestinasi Danau Toba juga perlu dikembangkan ke wilayah pantai Timur seperti Langkat, Karo, Asahan, Labuhan dan seterusnya dengan signifikansi perencanaan dan penyediaan akses dan konektivitas.
Sumut 2025-2029 tidak boleh lengah atas berbagai kemungkinan ancaman (threats) yang seperti dampak perubahan iklim, krisis ekonomi global, dan kemungkinan penyakit menular seperti COVID-19. Konflik sosial horisontal sukar dibayangkan karena kematangan hidup berdampingan meski dalam kemajemukan sudah menjadi sifat alami.

Program Prioritas
Berdasarkan analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, threats) di atas, gerangan apakah rumusan program prioritas untuk 2025-2029? Dengan melihat secara keseluruhan, artikel ini merekomendasikan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan sumber daya alam dan lingkungan, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Program prioritas peningkatan kualitas hidup masyarakat mencakup upaya memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas; meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM; dan membangun infrastruktur penunjang ekonomi dan sosial.
Program prioritas pengembangan sumber daya alam dan lingkungan didasarkan pada filosofi keberlanjutan dan konsolidasi pelestarian untuk pemulihan kerusakan yang sudah terlanjur. Beberapa program utama dapat terdiri dari upaya mengembangkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab; melestarikan lingkungan hidup dan menanggulangi perubahan iklim; dan meningkatkan kualitas tata ruang dan pengelolaan kawasan hutan.
Program prioritas penguatan infrastruktur ditujukan untuk melanjutkan upaya sebelumnya yang sudah ditunjukkan oleh Eramas dengan hasil yang dapat memperbedakan secara jelas (kuantitatif maupun kualitatif) kondisi before (sebelum) dan after (setelah) Langkah spektakuler yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara dilakukan seiring dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur energi dan telekomunikasi dan membangun infrastruktur penunjang pariwisata.

Program prioritas peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan bertumpu pada konsolidasi berbasis konstitusi. Beberapa kegiatan yang direkomendasikan dapat terdiri dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, membangun budaya anti-korupsi dan nepotisme serta dialogisme Kepemimpinan tanpa basa-basi dan pencitraan.
Program prioritas selanjutnya ialah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ini hal yang tak dapat dihindari. Ketika COVID-19 mewabah, rakyat kesulitas untuk menyelenggarakan aktivitas belajar-mengajar. Padahal dalam UU Sisdiknas telah ditegaskan program belajar jarak jauh dengan pemanfaatan media.
Membangun infrastruktur digital yang handal dan terjangkau sangat diperlukan. Juga meningkatkan literasi digital Masyarakat dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor pembangunan.

Potensi Legacy
Pemerintahan Provinsi Sumut 2024-2029 harus menargetkan legacy yang secara eksplisit dalam bentuk kondisi dan kualitas masyarakat yang lebih Sejahtera menurut parameter yang lazim, kualitas hidup yang lebih baik, dengan akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya; ekonomi yang lebih maju dan lebih mandiri; lingkungan yang lebih Lestari; tata kelola pemerintahan yang lebih baik; dan pemanfaatan teknologi yang optimal.
Sumut memiliki potensi yang besar untuk menjadi provinsi yang maju, mandiri, dan sejahtera. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang keras dan terarah dari semua pihak. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJP) Provinsi Sumut 2024-2029 diharapkan menjadi panduan bagi semua pihak dalam mewujudkan Sumut yang lebih baik di masa depan.
Komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pentingnya partisipasi masyarakat; akuntabilitas dan transparansi; dan pemantauan dan evaluasi. Implementasi RPMJP ini memerlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. ***

Penulis adalah : INTELLECTUAL PUBLIC & Mantan Kepala OMBUDSMAN RI Pewakilan Sumut.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gawat! Istri Calon Bupati Tapanuli Selatan, Ny. Rosalina Pasaribu Di Teror 10 Orang OTK, Supir Diancam Ditembak

Sumatera Utara Torehkan Sejarah Baru PON dan Prestasi Olahraga Nasional

Kunker Ketua Bawaslu Sumut: Supervisi Panwaslu Kecamatan Tapanuli Selatan dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2024

Pemkab Paluta Terima Apresiasi atas Kesuksesan Kirab Api PON XXI Aceh-Sumut

Pemkot Padangsidimpuan Terima Apresiasi dari Panitia PON XXI Aceh-Sumut atas Suksesnya Kirab Api PON

Pemkot Padangsidimpuan Terima Apresiasi dari Panitia PON XXI Aceh-Sumut atas Suksesnya Kirab Api PON