Mantan Kadis Lingkungan Hidup Prov-Sumut BS Divonis 6 Tahun

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Baca Juga:

• Polres Padangsidimpuan Gelar Doa Bersama di Peringatan Ke-78 Hari Bhayangkara
• Jumat Berkah, Paguyuban Sinarmas Sumut Wakafkan Alquran di Masjid Kota Medan.
• Disdik Kota T. Tinggi Teledor Pasang Spanduk PPDB Online SMP

Ruang Sidang Cakra IX Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjadi saksi persidangan menegangkan. Agenda hari ini adalah Pembacaan Surat Tuntutan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Belanja Barang untuk Pembangunan IPAL Domestik di Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2020, Senin, (10/6/2024).

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Nani Sukmawati, S.H., M.H., serta dua Hakim Anggota, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan Ibnu Kholik, S.H., M.H., bersama Jaksa Penuntut Umum Khairur Rahman Nasution, S.H., M.H. dan Arga J.P. Hutagalung, S.H., M.H., dari Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, menghadirkan dakwaan terhadap para terdakwa.

Dalam dakwaan tersebut, para terdakwa diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka juga didakwa secara subsider berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menurut Dr. Lambok M.J. Sidabutar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padangsidimpuan, "Kegiatan belanja Barang kepada Masyarakat Pembangunan IPAL Domestik di Kota Padangsidimpuan TA. 2020 tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Hal ini telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang signifikan, sebesar Rp. 491.873.966,-."

Jaksa Penuntut Umum Khairur Rahman Nasution, S.H., M.H., dan Arga J.P. Hutagalung, S.H., M.H., membacakan tuntutan yang menuntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- untuk terdakwa BS, mantan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Prov-Sumut).

Terdakwa FP dan DS juga mendapat tuntutan pidana yang serupa dengan perintah agar mereka membayar uang pengganti kerugian keuangan negara.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan," tambah Kajari.

Sementara itu, untuk Terdakwa FP selaku Wakil Direktur I CV. SATAHI PERSADA (Penyedia) dijatuhkan pidana terhadap terdakwa FP berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

Kemudian, terhadap terdakwa DS berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

Namun, persidangan tidak langsung memutuskan. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan kuasa hukumnya untuk menyusun pledoi atau pembelaan mereka.

Persidangan ditunda selama 2 (dua) minggu ke depan, tepatnya hingga Senin tanggal 24 Juni 2024, untuk mendengarkan pledoi dari para terdakwa.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polres Padangsidimpuan Gelar Doa Bersama di Peringatan Ke-78 Hari Bhayangkara

Jumat Berkah, Paguyuban Sinarmas Sumut Wakafkan Alquran di Masjid Kota Medan.

Disdik Kota T. Tinggi Teledor Pasang Spanduk PPDB Online SMP

Bupati Beserta Ketua TP.PKK Menghadiri Ibadah Umum

PLN Komitmen Hadirkan Listrik Berkualitas di MTQ ke-39 Tingkat Provinsi Sumut

85 Orang TK Mitokona Di Lepas Bunda Paud Pakpak Bharat