Fraksi Golkar Madina Kutuk Keras Kepsek yang Intimidasi Guru Honorer Soal PPPK 2023, Minta Guru Melapor ke DPRD

PANYABUNGAN I Sumut24.co

Baca Juga:

• Pejabat Madina Diperiksa, Poldasu Diminta Segera Tetapkan Tersangka Baru
• Kasus Dugaan Gratifikasi PPPK, Kabid Humas : Bupati Madina, Wakil Bupati dan Sekda Sudah Diperiksa
• Sosialisasi Pencalegan di Sibolangit, Warga Sibolangit Siap Menangkan Musa Rajekshah ke Senayan

Fraksi Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) meminta guru-guru honorer yang merasa diintimidasi oleh kepala sekolah (kepsek) dan korwil kecamatan agar melapor ke DPRD.

Fraksi Golkar Madina siap untuk mengawal dan menjaga keamanan para guru-guru yang mengadu ke DPRD soal dugaan intimidasi kepsek dan korwil terkait kisruh PPPK Madina 2023 ini.

Fraksi Golkar Madina juga mengutuk keras sikap kepsek yang melakukan perlakuan atau dugaan intimidasi kepada guru-guru honorer di Mandailing Natal yang menuntut haknya di PPPK 2023 ini.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Madina Arsidin Batubara meminta guru-guru honorer calon PPPK yang merasa diintimidasi atau diperlakukan tidak adil oleh kepsek, supaya melapor ke DPRD.

"Kita imbau untuk menyampaikannya ke DPRD dan kita Insya Allah siap untuk mengawal dan menjaga itu," ungkap Arsidin Batubara, Senin (22/1/2024).

Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal ini mengutuk keras dugaan intimidasi kepada guru-guru honorer dari kepala sekolah dan korwil kecamatan terkait kisruh PPPK Madina 2023 ini.

"Jika itu benar, sungguh hal yang sangat kita kutuk atas perlakuan seperti itu, jangan kita terus berbuat dzolim pada orang apa lagi guru-guru kita," jelasnya.

"Pesan kita kepada para pengancam dan pemberi intimidasi agar perbanyak istighfar biar setan yang merasuki Anda itu hilang dari diri Anda," tegasnya.

Kepada guru-guru honorer yang mendapat pendzoliman, Fraksi Golkar DPRD Madina mengimbau jangan takut, Fraksi Golkar Madina siap berdiri disamping guru-guru yang merasa diintimidasi.

"Jangan segan untuk menyampaikan perasaan, intimidasi dan teror yang dialami, negara kita juga negara hukum. Dan kita masih percaya itu," tegas mantan aktivis IMA Madina Medan ini.

Terkait apakah sudah ada laporan guru-guru honorer yang merasa diintimidasi kepada DPRD Madina, Arsidin mengatakan belum ada.

"Sepengetahuan kita sampai hari ini belum ada, pun demikian kita coba koordinasi dengan rekan-rekan di alat kelengkapan yang membidangi itu yakni komisi 1 DPRD," ujarnya.

"Jika ada Insya Allah kita akan lakukan tugas, pokok dan fungsi kita untuk menindaklanjutinya," tegasnya.

Disinggung apakah ada rencana dari DPRD Madina memanggil Dinas Pendidikan untuk memperjelas dugaan intimidasi pada guru-guru ini.


"Ini tupoksi dari Komisi 1, kita coba dorong khususnya anggota Fraksi Golkar yang ada di komisi terkait untuk segera melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pendidikan terkait persoalan ini," ujar anggota DPRD Madina dari Partai Golkar ini.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pejabat Madina Diperiksa, Poldasu Diminta Segera Tetapkan Tersangka Baru

Kasus Dugaan Gratifikasi PPPK, Kabid Humas : Bupati Madina, Wakil Bupati dan Sekda Sudah Diperiksa

Sosialisasi Pencalegan di Sibolangit, Warga Sibolangit Siap Menangkan Musa Rajekshah ke Senayan

Keluarkan SK Honorer Siluman, Kepsek SDN 179 Tambangan Tonga Ngaku Dioper-oper Sekda dan BKD

Delia Dan Erizal Sosok Caleg Partai Golkar Perduli dan Perhatian Buat Masyarakat Awam

Kisruh PPPK Guru di Madina, Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi Pemkab