Fraksi PDI P DPRD Medan Minta Penjelasan Walikota Terkait Rendahnya PAD

sumut24.co -Medan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan minta penjelasan Walikota Medan terkait rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan TA 2023 yang hanya 65, 11 % dari Rp 2,4 Trilyun. Sementara TA 2022 realisasi PAD bisa mencapai 73,12 %.

Baca Juga:

• DPRD Medan Gelar Paripurna Peringatan HUT ke 434 Kota Medan 2024
• Hari Pertama Ngantor di Sumut, Pj Gubernur Agus Fatoni Silaturahmi ke Ketua DPRD Sumutni Kunjun
• Meski Sepakat dan Menyetujui LPJ APBD TA 2023

Dengan tidak tercapainya target PAD TA 2022 dan 2023 maka F PDI P diindikasikan adanya dugaan kecurangan kebocoran pajak dan retribusi daerah. Sangat disayangkan, karena minimnya realisasi PAD berdampak terhadap tertundanya program pembangunan yang direncanakan tahun 2023.

"Untuk itu kami ingin penjelasan. Karena tidak adanya tansparansi data potensi pajak dan retribusi daerah kepada legislatif menjadi penghambat proses pengawasan dari kami (Red-DPRD Medan) atas kepatuhan wajib pajak," ujar sekretaris Fraksi PDI P DPRD Medan Drs Daniel Pinem saat menyampaikan pemandangan Fraksinya terhadap Ranperda tentang Laporan Perranggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2023 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (4/6/2024).

Disebutkan Daniel Pinem, adapun indikasi terjadinya kebocoran penyelewengan termasuk piutang karena kurangnya koordinasi antar OPD yang ada terkait pelaksanaan perda tentang pajak dan retribusi daerah, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PAD Kota Medan setiap tahun anggaran.

Selanjutnya, belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang nakal dengan mengunakan hak eksekusi terhadap wajib pajak yang nakal. Masih belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya untuk penagihannya.

Kemudian, masih adanya oknum petugas pemungut pajak dan retribusi yang kurang mampu melaksanakan tugas dengan baik dilapangan.

Dengan memperhatikan hal diatas, Fraksi PDI P meminta secara tegas kepada Walikota Medan Bobby Afif Nasution dan seluruh pemangku jabatan di jajaran Pemko Medan supaya benar-benar melaksanakan tugas pengawasan terkait pelaksanaan pengutipan pajak dan retribusi daerah tersebut.

Sebagaimana maksud dan tujuan dilimpahkannya wewenang secara penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengutipan pajak dan retribusi daerah tidak lain adalah untuk meningkatkan PAD dan dikelola sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan ke depan. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

DPRD Medan Gelar Paripurna Peringatan HUT ke 434 Kota Medan 2024

Hari Pertama Ngantor di Sumut, Pj Gubernur Agus Fatoni Silaturahmi ke Ketua DPRD Sumutni Kunjun

Meski Sepakat dan Menyetujui LPJ APBD TA 2023

Delapan Fraksi DPRD Medan Apresiasi Pemko Ajukan Ranperda RPJPD 2025-2045

Bobby Nasution: Pengelolaan Keuangan Daerah Semakin Efisien, Efektif, Cerminkan 'APBD Rakyat' dan 'APBD Sehat

Pengembang Bangunan Ruko Jalan Rawa Tegal Sari Mandala III Terkesan Hambat PAD Pemko Medan