Pengembang Property Jln Cemara Terkesan Kebal Hukum, Diduga Bangunan Ruko 7 Unit Tanpa Ijin PBG

Medan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Ridha-Rani Kantongi Identitas Pelaku Perusak APK Paslon 02
• Perumahan Di Jalan Kenanga Sari I Diduga Tanpa PBG, Pemko Diminta segera Bongkar
• Bangunan 1 Lantai di Jln Lamno Sei Rengas Medan Kota Diduga Tidak Miliki Izin PBG

Sepertinya, berdasarkan PP 36/2005 Pasal 115 ayat (1) "bagi pemilik bangunan yang melanggar atau tidak mempunyai izin Plank PBG, prosedurnya dikenakan administratif penghentian sementara sampai diperbolehkannya izin bangunan gedung.



Kemudian pada pasal 115 ayat (2) bangunan yang tidak memiliki izin PBG selanjutnya dapat dikenakan sanksi hukuman perintah pembongkaran dari dinas instansi pemerintah terkait.



Namun, peraturan dan perundang undangan soal izin pelanggaran bangunan maupun sanksi hukuman yang akan diterima pihak pengembang/pemilik property bangunan tidak berlaku. Sehingga pengembang/pemilik terkesan bebas dari jeratan penindakan hukum.



Seperti halnya dengan bangunan ruko disebut sebut milik Aliong etnis keturunan Tionghoa ini diduga tanpa plank ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Jalan Cemara Gang Kelapa I, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan yang dibangun sebanyak 7 (tujuh) unit berlantai 2 (dua) masih berdiri kokoh tak tersentuh pihak terkait khususnya Satpol PP bahkan Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan.



Menyikapi persoalan itu, Ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Nasional, Kamis (14/3/2024) meminta Pemko Medan dan Dinas Instansi terkait diantaranya, Satpol PP dan Dinas PKP CKTR (Perumahan Kawasan dan Pemukiman Cipta Karya Tata Ruang) menindak dan membongkar bangunan ruko milik Aliong.



"Sebagai lembaga sosial kontrol dalam pengawasan kebijakan pembangunan, atas nama JPKP Nasional Sumut, agar Pemko Medan dan instansi terkait melakukan penegakan hukum bukan pembiaran terhadap bangunan milik Aliong yang diduga tanpa izin PBG yang dianggap merugikan PAD Pemko Medan. Bila belum ada penindakan, JPKP Nasional Sumut akan menyurati pihak yang terkait. Dan bila tidak juga diindahkan, akan dilakukan aksi demo damai," ungkap Ojak M Simanjuntak Ketua JPKP Nasional Sumut kepada wartawan.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kuasa Hukum Ridha-Rani Kantongi Identitas Pelaku Perusak APK Paslon 02

Perumahan Di Jalan Kenanga Sari I Diduga Tanpa PBG, Pemko Diminta segera Bongkar

Bangunan 1 Lantai di Jln Lamno Sei Rengas Medan Kota Diduga Tidak Miliki Izin PBG

Diduga Abaikan UU Ketenaga Kerjaan, Management RS Seah Disinyalir Kebal Hukum

Soal Bangunan Diduga Milik Oknum Pejabat Dinkes Tidak Miliki Izin PBG, Dinas Perkimcikataru Jangan Tutup Mata

Tingkatkan Konektivitas Digital, Ini Kontribusi Tri untuk Kemajuan Ekonomi dan Sosial di Sumut