LANGKAT | SUMUT24
Oknum-oknum yang bekerja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Langkat, diduga sering melakukan praktek pungli. Pasalnya, banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang kecewa dan mengeluhkannya saat mengurus surat-surat penting.
Baca Juga:
Menurut sumber yang namanya minta untuk dirahasiakan pada wartawan kemarin (25/2) mengatakan, kalau setiap yang namanya pengurusan surat-menyurat dikantor BKD Langkat, tidak ada yang gratis. Semuanya, harus pakai uang dan nilainya berfariasi, tergantung berkas apa yang mau kita urus.
Seperti halnya mau mencantumkan gelar sarjana, “kita ya harus pakai uang, mau naik pangkat atau golongan pakai uang, mau pindah pakai uang, apa lagi kita mau minta jabatan atau mau mengambil SK. Semua harus pakai uang,” ujar sumber yang mengaku bertugas sebagai guru PNS pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
Masih menurut sumber, kalau pada akhir tahun 2015 lalu BKD Langkat pernah tersohor akibat dugaan pungli dana inpassing kepada ribuan guru bertugas di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat. Modusnya, oknum BKD memasang ‘kaki tangan’ oknum UPT dan K3S dikecamatan. Sehingga diduga oknum BKD Langkat meraup uang dari hasil pungli tersebut senilai ratusan juta rupiah.
Hanya saja kasus tersebut seakan hilang diterpa angin dan ditelan bumi. Padahal sempat geger dan menjadi topik hangat diawal kepemimpinan oknum Kepala BKD yang baru, Mesti Sitepu, diduga kuat oknum BKD telah melakukan lobi-lobi tingkat tinggi, kepada oknum aparat penegak hukum, agar kasus Inpassing yang pada saat itu sempat geger bisa diredam dan tidak diusut ucap sumber tersebut.
Mesti Sitepu selaku Kepala BKD Langkat saat ingin dikonpirmasi wartawan beberapa hari lalu, dia tak berada di kantornya. Menurut stafnya, “bapak sedang tak berada dikantor,” ujar stafnya.
sementara itu, Daulay selaku Kabid Mutasi juga tidak berada dikantor saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya berkali-kali juga tidak aktif.(wit)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News