Evaluasi Petinggi Bank Sumut *Direktur Pemasaran Bank Sumut Anggota PDI-P

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Forkopimda dan Insan Pers Sumut Deklarasi Pilkada Damai
• Insan Pers Jaga Marwah Sumut Guna Pilkada Serentak Tahun 2024
• Musa Rajekshah Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Desa Telun Kenas Deliserdang

Bobroknya pengelolaan Bank Sumut belakangan ini semakin menjadi sorotan publik saja. Bayangkan dua masalah besar yang menjadi topik berita harian ini, agaknya membuat masyarakat Sumut terperangah.

Kedua masalah tersebut adalah, pertama dugaan Bank Sumut yang tidak mempunyai laba. Sedangkan yang ke dua adalah dugaan, Bank Sumut yang menahan keuntungan milik Pemprovsu sebesar Rp123 miliar.

Kedua masalah ini sebenarnya sudah sangat membuat masyarakat Sumut risau. Sebab disatu sisi ditemukan Bank Sumut tidak mempunyai laba. Disisi lain, ada laba milik Pemprovsu yang ‘ditahan’ oleh Bank Sumut.

Nah di tengah-tengah maraknya persoalan ini, ternyata Direktur Pemasaran, Ester Junita Ginting juga terlibat langsung di salah satu Partai Politik. Padahal hal tentu saja dilarang dan melanggar aturan.

Menurut Muhri Fauzi Hafiz selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara minta pejabat yang ikut dalam kepengurusan partai agar dievaluasi.

Pasalnya tidak layak seorang pejabat terlebih sebagai direktur pemasaran Bank Sumut terlibat dalam aktivitas kepartaian apalagi merupakan kader partai.

“Pada prinsipnya untuk menghadiri undangan siapapun boleh hadir, namun, jika kehadiran ester sebagai kader partai tentu hal ini perlu dievaluasi kembali, setahu saya, jabatan direksi bank sumut harus bebas dari status kader/partisan salah satu partai politik. Ester tidak boleh menambah permasalahan bank sumut,” ujar Muhri Fauzi Hafiz seperti yang disampaikannya, Kamis pekan kemarin.

Menurut Fauzi, OJK perlu bertindak menanggapi hal ini, begitu juga Pemprovsu selaku pemegang saham pengendali (PSP).

“Jika terbukti ester merupakan kader partai, dia patut diberhentikan dari jabatan direksi pemasaran PT Bank Sumut,” katanya.

Seperti yang diketahui Direktur Pemasaran Bank Sumut, Ester Junita Ginting tertangkap melalui foto yang tersebar melalui dunia maya mengikuti rapat kerja nasional (Rakernas) Partai PDI Perjuangan pada 10-12 Desember di Jalan EXPO, Kemayoran.

Jika Ester diketahui terbukti sebagai pengurus partai, maka hal itu sudah jelas-jelas melanggar etika. Hal tersebut diungkapkan Pengamat Anggaran dan Kebijakan Sumut, Elfenda Ananda.

“Kalau masalah etika sebagai Badan Usaha Milik Daerah harus independen, tranparan efektif dan akuntable. Kalau dia orang partai harus bisa dibuktikan secara administrasi keluar dari partai. Karena harus dipisahkan kepentingan publik dan kepentingan politik,”katanya.

Kegiatan Ester ini bertolak belakang dengan kinerja Bank Sumut yang saat ini mendapat sorotan dari banyak kalangan masyarakat.

Selain itu status Bank Sumut diketahui satu diantara bank daerah di Sumut yang saat sedang disorot juga terkait tunggakan pajak senilai Rp 1,7 triliun. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan publik.

“Bank itu harus transparan. Jika tunggakan pajak tinggi dikhawatirkan akan jadi penilaian buruk bagi publik. Apalagi ini sekarang sudah era MEA. Jadi khawatir akan mempengaruhi kepercayaan publik pada bank daerah,” sebut Elfenda.

Sementara Ester belum memberi tanggapan terkait keindependenannya dan keikutsertaannya dalam Rakernas PDI-Perjuangan. Begitu juga terkait isu tunggakan pajak senilai Rp 1,7 triliun, Ester belum memberi tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan ST, menilai Bank Sumut nyaris tak ada kontribusinya bagi perkembanggan Sumatera Utara.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga kini Bank Sumut dikatakan dalam setiap kesempatan, selalu minta agar diberikan dana penyertaan modal. Diduga, hal tersebut adalah upaya untuk mengaburkan fakta-fakta yang terjadi.

Seperti diketahui, Laporan keuangan per 30 Desember 2015, yang terlihat dari berbagai rasio keuanganya, terutama kemampuan perolehan laba yang semakin menurun dan tingginya rasio kredit macet atau NPL.

Menurut politisi dari PDI Perjuangan ini, persoalan diseluruh BUMD Pemprovsu, hingga kini memang belum begitu mengembirakan. Hal tersebut terbukti dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan tidak tercapai.

“Artinya, secara keseluruhan BUMD kita tidak sehat, termasuk salah satunya Bank Sumut. Meskipun dalam pembahasan di DPRD Sumut ,masih ada kewajiban Pemprovsu yang belum diselesaikan, misalnya soal penyertaan modal. Namun, hal itu tidak menjadi alasan bagi Bank Sumut, sehingga performa kinerjanya tidak baik. Harus dilakukan penataan yang baik pada sistemnya,”ujarnya.

Disinggung soal kinerja Direktur Utama (Dirut) Bank Sumut yang saat ini dijabat oleh Eddi Rizlianto, anggota komkisi A DPRD Sumut ini justru sama sekali belum melihat adanya terobosan-terobosan untuk memajukan Bank Sumut. Karenanya, Sutrisno meminta agar Eddi terbuka dalam mempublikasikan persoalan-persoalan yang ada di Bank Sumut.

Dalam kesempatan itu, Sutrisno juga mengakui kalau dirinya ada menerima surat dari masyarakat yang meminta agar Direksi dan Komisaris PT Bank Sumut di evaluasi. Menurutnya, surat laporan masyarakat itu, semakin memperkuat dan mendorong pihaknya untuk membentuk pansus pendapatan daerah.

“Ketika pansus nanti dibentuk, salah satu yang akan diperiksa itu adalah bagaimana kondisi kesehatan Bank Sumut. Kita akan beri waktu 3 bulan pertama. Setelah tri wulan ini, akan kita evaluasi apakah masih layak dipertahankan atau tidak,”tandasnya.

Sebelumnya, surat laporan masyarakat yang meminta agar Direksi dan Komisaris PT Bank Sumut, pernah diterima oleh redaksi SUMUT24.

Dalam surat yang juga ditujukan kepada Plt Gubsu Ir H T Erry Niradi, selaku pemegang saham pengendali itu mencantumkan, bahwa neraca publikasi laporan keuangan PT Bank Sumut per 30 Desember 2015 lalu, mendapat sorotan banyak pihak.

Pasalnya, dalam laporan keuangan tersebut terpampang kinerja bank daerah ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hal itu terlihat dari berbagai rasio keuanganya yang semakin memburuk, terutama kemampuan perolehan laba yang semakin menurun dan tingginya rasio kredit macet atau NPL.

Pada posisi 30 September 2015 itu, perolehan pajak yang tercatat sebesar Rp 488 M turun -9,29%, dibanding periode yang sama pada 30 Sept 2014 lalu, sebesar Rp 538 M.

Hal ini menunjukan bahwa Direksi Bank Sumut tidak mampu menjalankan bisnis dengan baik. Bahwa, penurunan laba tersebut akibat pendapatan bunga bersih hanya 1,41% disbanding posisi 30 Sept 2014 lalu, karena peningkatan beban bunga dana sebesar 16,55%, yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan bunga kredit yang hanya tumbuh sebesar 6,75%.

Pendapaatan bunga kredit rendah akibat tidak berjalanya fungsi intermediasi berupa penyaluran kredit yang tercermin dari posisi Sept 2014 sebesar Rp 18,9 T, hanya tumbuh 6,95% dari posisi Sept 2014 sebesar Rp 17,7 T. Pertumbuhan ini dibawah pertumbuhan kredit perbankan Sumut yang tumbuh sebesar 7,74%.

Meskipun dana pihak ketiga (DPK) Bank Sumut pada posisi September 2015 tumbuh 16,75%, namunpertumbuhan DPK itu karena meningkatnya dana Giro yang didominasi Giro Pemerintah/Pemda sebesar Rp12,3T, atau tumbuh 25,04% dari Sept 2014 sebesar Rp 9,8T.

Pertumbuhan kredit yang sangat kecil mengakibatkan rasio LDR bank Sumut per Sept 2015 terus turun menjadi 76,38% dari sebelumnya Sept 2014 sebesar 80,88%, dan posisi Sept 2013 sebesar 88,81%.

Ketidakmampuan ekspansi kredit itu ternyata juga diikuti dengan semakin memburuknya rasio kredit bermasalah (NPL Gross), yang pada posisi Sept 2015 semakin parah yaitu 6,78% dari sebelumnya Sept 2014 sebesar 5,60% dan posisi Sept 2013 sebesar 3,89%.

Rasio NPL Gross posisi Sept 2015 sebesar 6,79% ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena jauh diatas rata-rata rasio NPL perbankan di Sumut sekitar 3,04% atau nasional sekitar 2,54%. Pada saat Direksi sekarang ini bertugas sejak Juni 2013 lalu, posisi NPL masih 3,70%.

Setelah Direksi lengkap, dan ditambah dengan Direktur Utama, rasio NPL semakin lama semakin memburuk, hingga akhirnya hampir mencapai 7%.

Surat tersebut juga menyampaikan, bahwa peringkat obligasi Bak Sumut dalam dua tahun terakhir juga terus mengalami penurunan berdasarkan hasil rating lembaga pemeringkat Pefindo yang diakibatkan oleh kualitas asset bank yang terus memburuk dan minimnya permodalan.

Demikian juga dengan tingkat kesehatan Bank Sumut, berdasarkan penilaian OJK dikabarkan terus menerus merosot dari waktu ke waktu.(Dd)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Forkopimda dan Insan Pers Sumut Deklarasi Pilkada Damai

Insan Pers Jaga Marwah Sumut Guna Pilkada Serentak Tahun 2024

Musa Rajekshah Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Desa Telun Kenas Deliserdang

Jum'at Berkah Kapolres AKBP Dr Wira Prayatna Sebagai Bentuk Kepedulian Sosial yang Menginspirasi Masyarakat

Alodokter Dukung Program Kemenkes dengan Layanan Kesehatan Inovatif untuk Keluarga Indonesia Menuju Indonesia Sehat 2045

Kesiapan dan Kekuatan Sat Samapta Polres Padangsidimpuan Untuk Latihan Lintas Ganti dan Penembakan Gas Air Mata Sebagai Langkah Menjaga Keamanan